Jumat, 08 Nopember 2019

Nay Pyi Taw – Para Menteri ASEAN yang menangani kerja sama ASEAN dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan terus berkolaborasi dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat kemiskinan absolut dan memperkuat ketahanan di tingkat masyarakat untuk mendorong kesejahteraan bersama di wilayah ASEAN.

Hal ini diketahui dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDRPE) ke 11 dengan mengusung tema, “Shaping resilient rural communities towards the attainment of Sustainable Development Goals (SDGs),” yang dilaksanakan pada 8 November 2019 di Myanmar.

Para Menteri ASEAN mendorong peningkatan ketahanan masyarakat yang membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu, mengkatalisasi kemajuan di tiga pilar Komunitas ASEAN dalam memajukan kerja sama yang secara efektif menangani potensi dari rangkaian masalah pedesaan-perkotaan, diversifikasi mata pencaharian, ketahanan iklim, perlindungan kelompok yang rentan dan pembangunan modal masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam pertemuan ini juga, para Menteri ASEAN membahas strategi untuk memperkuat kerja sama dan inisiatif lintas sektoral tentang SDGs, perubahan iklim, perlindungan sosial dan Revolusi Industri 4.0. Pembahasan lainnya, terkait kemajuan dalam mengimplementasikan the ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication 2016-2020 dan persiapan untuk Rencana Aksi Kerangka Kerja berturut-turut untuk tahun 2020-2025.

"Para Menteri ASEAN pada prinsipnya mendukung pengembangan Masterplan Rural Development and Poverty Eradication (RDPE)," kata Staf Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bidang Hubungan Antar Lembaga, Suprapedi yang hadir dalam pertemuan dengan para Menteri ASEAN sebagai ketua delegasi Republik Indonesia.

Menurut Suprapedi, Para Menteri ASEAN mengapresiasi upaya bersama di kawasan ini dalam memperkuat Komunitas ASEAN yang tangguh, berkelanjutan dan inklusif yang diwujudkan melalui kebijakan nasional dan regional.

"Para peserta saling bertukar pandangan tentang pentingnya membangun ketahanan, memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, dan membahas cara-cara untuk meningkatkan titik-titik masuk dan momentum saat ini dalam mencapai Visi ASEAN 2025 dan SDG 2030," katanya.

Dalam National Statement Indonesia, Suprapedi menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan, seperti Dana Desa, Prukades, dan BUMDes, yang bertujuan membentuk kemandirian, dan menigkatkan ketahanan desa.

Pertemuan Menteri bidang Pembangunan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan se-ASEAN ke-11 dibuka oleh Wakil Presiden Myanmar, Henry Van Thio. Dalam kesempatan ini, Suprapedi, Bersama Wakil Presiden Myanmar dan para Menteri ASEAN lainnya juga meninjau sejumlah booth yang menampilkan program-program Community-Driven Development di Myanmar.