GUS MENTERI: DANA DESA GELIATKAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN DESA

  Rabu, 19 Februari 2020

Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pengawalan Dana Desa Rp72 Triliun menjadi salah satu tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) .

Dana Desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) itu diharapkan geliatkan ekonomi dan kesejahteraan desa.

Hal ini disampaikan Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam arahannya di Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 yang digelar di The Holy Grand Marina, Kota Semarang, Selasa (18/2). 

"Dana Desa itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk penguatan SDM, Program Padat Karya Tunai Desa (PTKD) dan pertumbuhan ekonomi, dengan tidak melupakan infrastruktur.

Dana Desa, kata Gus Menteri bisa digunakan untuk apa saja dengan catatan sesuai dengan prioritas peruntukkan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Dana Desa bisa untuk pengembangan SDM termasuk pengentasan stunting dan mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur di desa," ujar Gus Menteri Halim.

Gus Menteri menuturkan capaian Dana Desa periode 2015-2019 yang sukses meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa.

Peningkatan infrastruktur yaitu membangun 231.709 kilometer jalan desa, bangun jembatan 1.327.069 meter, bangun Pasar Desa 10.480 unit, dan BUMDes 39.226 kegiatan.

Sementara untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, Dana Desa digunakan membangun MCK, Polindes, Drainase, PAUD dan Posyandu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perlu ada gerakan nasional soal pengelolaan Dana Desa hingga pelaksanaannya tepat sasaran.

"Harus tepat sasaran hingga perlu penyamaan visi seluruh Kepala Desa, tidak cukup surat edaran. Maka itu, Eselon I Kemendagri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan turun ke desa untuk eksekusi," kata Tito.

 

Foto: Wening/Kemendes PDTT

Teks: Firman/Kemendes PDTT