Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Mendes Targetkan Penyaluran BLT Dana Desa Rampung Akhir Mei
Jumat, 22 Mei 2020
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap penyaluraMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap penyaluran BLT Dana Desa bisa rampung 100 persen di akhir Mei. Ia juga meminta para bupati dan wali kota untuk menyerahkan masalah percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada kepala desa masing-masing.
n BLT Dana Desa bisa rampung 100 persen di akhir Mei. Ia juga meminta para bupati dan wali kota untuk menyerahkan masalah percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada kepala desa masing-masing.
"Setelah lebaran nanti mudah-mudahan ada 100 persen yang sudah Musdesus telah menyalurkan ke KPM. Kita berharap di bulan Mei seluruh KPM (Keluarga Penerima Bantuan) sudah menerima BLT dari DD tahap pertama," imbuhnya.
Hingga saat ini, sudah ada 65 persen atau 37.012 desa yang sudah selesai menyalurkan BLT Dana Desa. Namun, ia mengakui ada beberapa kendala dalam menyalurkan bantuan ini, termasuk soal sinkronisasi data KPM yang belum selesai.
"Ada juga yang ingin urusan bansos baik BLT tunai maupun non tunai diselesaikan dulu sehingga BLT DD-nya tertahan. Jadi, kita berharap desa yang sudah siap salur, agar dibiarkan untuk menyalurkan BLT DD-nya," jelasnya.
Selain itu, kata Abdul, ada juga daerah yang masih merasa belum membutuhkan BLT Dana Desa. Misalnya di daerah perkebunan karet di Sumatera Selatan yang masyarakatnya tidak terdampak COVID-19.
"Kalau situasinya seperti itu, tentu kita akan memberikan ruang untuk tidak menyalurkan," ungkap Abdul.
Meski demikian, Abdul menekankan agar setiap desa di seluruh Indonesia tetap melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdensus dan mengalokasikan anggaran BLT Dana Desa di APBDes. Sebab, pagu penggunaan anggaran ini sudah ada.
"Ini mutlak supaya kalau anggaran sudah ada di APBDes, pagunya sudah ada, kan tinggal menyalurkan ketika ditemukan warga yang memang terdampak covid 19. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Nanti akan ada perubahan APBDes baru," pungkasnya.