Selasa, 16 Juni 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( PDTT) menerima 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS).  Aduan itu dikumpulkan dari telepon, situs, dan media sosial kementerian, serta situs Lapor! Presiden selama pandemi Covid-19 berlangsung.  "Artinya, perhatian terbesar masyarakat saat ini tentang jaring pengaman sosial," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020). 

Menurut Abdul Halim, aduan masyarakat mencakup Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa sebanyak 1.129 aduan, JPS Lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa sebanyak 282 aduan, serta 18 jumlah pengaduan lainnya.

Proporsi pengaduan BLT Dana Desa mencapai 2 persen dari total 74.953 desa penerima manfaat. Halim merinci, mayoritas aduan berupa pungli, salah sasaran, penyelewengan, dan lainnya. Ia mencontohkan yang terjadi di Desa Kuta Lhoksukon, Aceh Utara, di mana masyarakat mengadukan terkait BLT Dana Desa yang dipotong dan salah sasaran. Lalu, di Desa Lante, Provinsi NTT, terdapat aduan bahwa aparat desa melakukan pemotongan BLT sebesar Rp 100.000. "Ada surat undangan disertai rencana pemotongan pada 11 Juni 2020, langsung dibatalkan camat sehingga pemotongan tidak terjadi," kata dia.

Abdul Halim pun mengimbau masyarakat terus mengawal penyaluran program BLT Dana Desa ini agar tepat sasaran. Proses pengaduan dapat melalui menghubungi call center 1500040 atau alamat situs web sipemandu.kemendesa.go.id. Dalam kesempatan itu, Abdul Halim juga melaporkan sebanyak 65.711 desa telah menerima BLT Dana Desa hingga per Selasa (16/6/2020). Jumlah itu setara 90 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT. Tercatat sebanyak 6.881.778 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT Dana Desa. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 4,129 triliun.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/17080761/kemendes-terima-lebih-dari-3000-aduan-terkait-jaring-pengaman-sosial