Selasa, 26 September 2017

Salah satu indikator penting bekerjanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dilaksanakannya transfer fiskal dari pusat ke desa yang disebut Dana Desa. Selama tiga tahun pelaksanaan UU Desa, pemerintah secara konsisten meningkatkan jumlahnya. Terakhir kali untuk tahun 2017, pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun rupiah dengan jumlah desa mencapai 74.910. Setiap desa rata-rata menerima kurang lebih Rp800-an juta rupiah. Pada tahun anggaran 2018 direncanakan jumlahnya akan dinaikan dua kali lipatnya.

Bagi sebagian kalangan, pelipatgandaan Dana Desa tersebut dikhawatirkan menyuburkan praktik korupsi. Kekhawatiran ini memang cukup berdasar. Terlebih ketika akhir-akhir ini banyak media nasional menyorot praktik korupsi Dana Desa di beberapa desa di Indonesia. Contohnya, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Madura beberapa waktu lalu. Belum lagi reda pemberitaan kasus OTT di Pamekasan tersebut, saat berkunjung ke Manokwari, penulis menerima laporan adanya praktik pungutan liar Dana Desa di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tamrow.

Sebagaimana laporan dari masyarakat yang diterima oleh tim P3MD Provinsi Papua Barat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dari 121 kampung di Kabupaten Sorong Selatan, 80 diantaranya terindikasi menyetor sejumlah uang sebesar Rp 6 juta per kampung pada Satuan Kerja (Satker) kabupaten tertentu. Tak tanggung-tanggung. Aliran Dana Desa ke kabupaten tersebut dilakukan setiap termin pencairan Dana Desa mulai tahun 2016.  Jika ini benar, maka potensi kerugian negara dan desa mencapai hampir Rp 1,5 miliar.  

Kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Tamrow. Di lokasi ini terindikasi ada aliran balik Dana Desa sebesar Rp10 juta per kampung ke kabupaten setelah pencairan. Informasinya, tindakan tersebut terindikasi terjadi mulai tahun 2015 di setiap tahapan pencairan Dana Desa. Di Kabupaten ini terdapat 26 distrik dan 216 kampung. Jika benar semua desa dipotong Dana Desanya, maka potensi kerugian lebih besar daripada potensi kerugian di Sorong Selatan.

Praktik penyimpangan anggaran tersebut tentu sangat kita sayangkan. Tapi, tidaklah bijak apabila menjadikannya sebagai ukuran mati penyimpulan ketidaksuksesan pelaksanaan UU Desa di Papua Barat. Artinya, bukan kita mengenyampingkan praktik buruk pengelolaan Dana Desa tersebut, tapi di sisi lain kita perlu memberi apresiasi pada kampung di Papua. Korupsi harus kita lawan, tapi pada saat yang sama tetap perlu mendorong pemanfaatan Dana Desa pada kampung secara tepat bagi kemaslahatan kampung. Jika kita terus menerus meninabobokan pandangan kita secara negatif atas kapasitas dan kapabilitas pemerintahan kampung dan masyarakat kampung di Papua, maka ketertinggalan kampung malah berpotensi semakin berkelanjutan.

Terlalu lama nalar kita menghukumi kalau masyarakat Papua masih tertinggal karena rendahnya kemampuan sumber daya manusianya dan rendahnya komitmen local good governance di dalamnya. Rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan aparatur maupun karakter leadership Kepala Kampung yang regresif dan konservatif di Papua terus dijadikan ukuran ketidakberhasilan pembangunan kampung di Papua. Sikap sosial kesukuan yang masih primitif juga selalu distigmakan sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan kampung.

Di Papua, khususnya Papua Barat, sebenarnya tengah bersemi tunas-tunas keberhasilan kampung menyemai Dana Desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya. Pertama, di Papua Barat sudah terdapat kampung melek perencanaan dan penganggaran partisipatif. Sebut saja Kampung Mansinam. Dalam proses pembuatan formula perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, Kepala Kampung selalu memulainya dari musyawarah dusun. Lalu diangkat ke level musyawarah kampung. Usulan program yang berdimensi supradesa, maka akan dibawa ke tahapan Musrenbang kecamatan dan kabupaten. Tidak hanya itu, kampung ini juga sudah mengenal, bahkan telah mempraktikkan kewenangan berskala lokal yakni menerbitkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) perlindungan situs-situs sejarah, terutama sejarah kali pertama pewartaan Injil oleh dua orientalis berkebangsaan Jerman, Otto dan Glesser. Sayangnya, Raperdes tersebut hingga kini tak dihiraukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari.

Kedua, kampung di Papua Barat juga sudah mengikuti desa-desa di Jawa dan Sumatera yang sudah memajang papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Contoh ini dapat kita temukan di Kampung Macuan, Distrik Masni. Tak tanggung-tanggung. Rincian kegiatan plus anggarannya diinformasikan kepada publik dalam sebuah baliho berukuran jumbo. Inisiatif ini tentu patut kita apresiasi karena memberikan pembelajaran penting bagi terbentuknya karakter pemerintahan desa yang jujur dan terbuka kepada masyarakatnya.

Ketiga, telah bertunas kampung yang mengembangkan inisiatif membangun desa mandiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp). Kampung Bakaro di Distrik Manokwari Utara sudah membentuk kepengurusan BUMKamp dan mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal desa pada BUMKamp-nya pada tahun anggaran 2018 mendatang. Bahkan, untuk pengembangan dan pemberdayaan lanjutan inisiatif pembentukan BUMKamp, Pemerintah Kampung Bakaro yang difasilitasi pendamping desa setempat sudah berinisiatif membangun kerjasama dengan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Tentu ini suatu inisiatif yang menarik karena akan menguatkan kolaborasi aktif desa membangun dengan pendekatan kerjasama multipihak.

Tunas BUMKamp di Papua Barat yang sudah tumbuh dan bahkan berbuah juga akan kita dapati di Kampung Sumber Boga. Kampung ini berhasil mengalokasikan sebagian Dana Desanya untuk membangun beberapa unit pasar kampung lalu menyerahkan pengelolaannya kepada BUMKamp. BUMKamp Sumber Boga juga mengembangkan unit usaha sebagai penyalur pupuk bersubsidi bagi petani.   

Walau kadar kesuksesannya masih kecil, patut kita apresiasi sebagai kemenangan dan unjuk konsistensi desa menjalankan UU Desa. Agar kemenangan tersebut semakin menyemarak, maka perlu dilipatgandakan ke desa-desa lainnya. Langkahnya yaitu, pertama¸ memperkuat jejaring pembelajaran inovasi antarpendamping kampung dan antarkampung sehingga akan terjadi pertukaran pengetahuan dan praktik inovasi pembangunan kampung. Kedua, mendorong komitmen kampung untuk mengalokasikan sumber dayanya pada program/ kegiatan prioritas kampung yang berorientasi pada program/bkegiatan pembangunan yang produktif dan inovatif. Ketiga, menekan laju penyimpangan anggaran desa baik yang dilakukan oleh pemerintah kampung maupun pemerintah supra kampung.

Oleh: Borni Kurniawan (Tim Strategic Policy Unit Kemendes PDTT)