Kamis, 09 Nopember 2017

JAKARTA – Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan terus dilakukan jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Upaya perbaikan tersebut meliputi pengendalian internal di level unit kerja terkecil, level transaksi, dan level sistem informasi.

“Kami terus berupaya memperbaiki akuntabilitas pengelolaan anggaran program agar sesuai dengan prinsip-prinsip aturan pengelolaan keuangan negara. Selain akuntabilitas, perbaikan juga meliputi pada pola laporan kegiatan atau program agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” ujar Sekretaris Jenderal, Anwar Sanusi, saat menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kegiatan entry meeting untuk pemeriksaan interim atas laporan keuangan tahun anggaran 2017, di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, Rabu (8/11).

Sekjen Anwar meminta jajaran pejabat unit kerja eselon I (UKE 1) proaktif dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan program/kegiatan di jajarannya masing-masing. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mengendalikan kegiatan-kegiatan unit kerja eselon II (UKE II) dan di bawahnya yang menjadi tanggungjawab mereka. Sebisa mungkin program/kegiatan yang dilakukan berkontribusi terhadap output yang diharapkan sesuai dalam dokumen perencanaan yang berdampak pada perbaikan pelayanan publik entitas dan pembangunan desa.

Selain itu perbaikan kualitas laporan keuangan tersebut juga harus tercermin dalam akuntabilitas transaksi keuangan yang dilakukan. Berbagai transaksi yang ada harus sesuai memenuhi standar akuntasi pemerintahan. Di samping itu, sebisa mungkin berbagai transaksi tersebut dilakukan dengan cara real time dengan dukungan teknologi terkini sehingga bisa terkontrol dengan baik.

“Kami berharap peran aktif eselon I agar mampu mengontrol pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas dan sesuai standar prosedur yang ada,” ujarnya.

Sikap proaktif dari pejabat eselon I, lanjut Sekjen Anwar, juga berdampak pada identifikasi dini akan adanya risiko pemeriksaan. Dengan demikian, berbagai dugaan penyimpangan yang potensial terjadi bisa diselesaikan sedini mungkin. Dia yakin dengan pengelolaan anggaran yang baik dan berjalannya fungsi kontrol akan berdampak kepada kenyamanan pegawai/aparatur dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

“Kalau skema dan prosedur sudah dapat diimplementasikan, kita juga bisa bekerja dengan nyaman serta tanpa beban," pungkasnya.