15% DAERAH TERTINGGAL SIAP KELUAR DARI KETERTINGGALAN

  Selasa, 27 Maret 2007

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Saifullah Yusuf mengatakan "15% dari 199 Kabupaten tertinggal siap keluar dari ketertinggalan akhir tahun 2009" hal tersebut disampaikan pada Rapat kerja Menteri Negara PDT dengan Komisi V DPR RI tanggal 26 Maret 2007.

Selain itu beberapa catatan penting hasil kesimpulan rapat tersebut, antara lain:

1.     Kementerian Negara PDT agar secara konsisten melaksanakan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan arah kebijakan, program, dan sasaran pembangunan secara sinergis dan lintas sektoral yang diarahkan pada peningkatan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar di wilayah terpencil dan perbatasan negara, penguatan kelembagaan institusi pemerintah dalam melakukan koordinasi dan penguatan partisipasi masyarakat, serta perlakuan khusus guna mengatasi ketertinggalan daerah.

 

2.     Sesuai Perpres Nomor 90 Tahun 2006 agar Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.     Komisi V DPR RI mendukung pembentukan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam upaya pemantapan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal.

 

4.     Kementerian Negara PDT yang telah menetapkan data-data Desa tertinggal di seluruh Indonesia secara detil. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar data-data tersebut menjadi referensi bagi perumusan strategi kebijakan pembangunan daerah tertinggal.  

 

5.     Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal agar menyampaikan laporan berkala tentang kemajuan pembangunan di daerah tertinggal sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan selama 2 tahun.

 

6.     Komisi V DPR RI memberi dukungan bagi peningkatan alokasi anggaran kepada Kementerian PDT, untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta pengurangan daerah tertinggal yang ditargetkan sekitar 15 % pada akhir tahun 2009.

 

7.     Kementerian Negara PDT memberikan prioritas perhatian dalam pembangunan daerah tertinggal khususnya pada wilayah perbatasan, dan daerah terpencil dengan program-program :

a.        Inventarisasi data base permasalahan-permasalahan daerah/desa tertinggal, wilayah perbatasan,

b.         Mengurangi kesenjangan antar wilayah,

c.          Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain,

d.         Meningkatkan partisipasi masyarakat.