Senin, 26 September 2016

Jakarta – Pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, secara sukarela telah ikut memberi bantuan untuk warga Kabupatan Garut, Jawa Barat, yang sedang terkena musibah bencana banjir bandang.  

 

Hal itu dinyatakan Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V di Jakarta, Senin (26/9). Ferry diminta komentar oleh media terkait peran serta Kemendesa dalam menangani bencana banjir Garut. Bencana itu sudah memakan korban 27 jiwa, dan 22 orang yang masih dinyatakan hilang.

 

Ferry menambahkan, sudah ada imbauan dari Sekjen Kemendesa untuk memberi bantuan tersebut, meski sifatnya adalah sukarela. “Di lingkungan PDTu, sudah kita edarkan kotak sumbangan,” lanjutnya.

 

Menurut Ferry, karena cakupan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) Kemendesa, lebih berfokus pada penanganan pra-bencana dan pasca-bencana.

 

Sedangkan penanganan pada tanggap darurat, saat terjadi bencana, lebih menjadi tugas kementerian dan lembaga-lembaga lain. Seperti: Kementerian Sosial, Pekerjaan Umum, BNPB, dan sebagainya.

 

Pada 8-10 Agustus lalu, Direktorat PDRB telah mengadakan Workshop Identifikasi Potensi Bencana Daerah Rawan Bencana, di Jakarta. Hasil identifikasi potensi bencana daerah rawan bencana di daerah tertinggal akan diformulasikan, untuk memperoleh gambaran potensi bencana berbasis wilayah. Hal ini penting dalam upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana. (PDTu).