Selasa, 27 September 2016

Jakarta, 27 September 2016 -- Untuk memperkuat kapasitas pendampingan desa, Kemendes PDTT menggelar workshop Pembinaan Pendamping Profesional dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Selain tentang pembinaan Pendamping, secara parallel digelar pula workshop tentang Penanganan Pengaduan Masalah terkait pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Mewakili Direktur PPMD, Kasubdit pengembangan kapasitas masyarakat desa, Fachri dalam sambutan pembukaannya atas workshop parallel tersebut, menyatakan bahwa " (workshop) ini diadakan dengan tujuan utama percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat."

Sebagai penyandang amanah pelaksana UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, lanjut Fahri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyadari bahwa UU Desa hanya bisa dilaksanakan dengan baik bila ditopang oleh dukungan organisasi dan tata kelola yang baik pula. Untuk keperluan itulah, workshop ini menemukan nilai pentingnya.

Fachri menyampaikan pada tahun 2016, Sub direktorat pengembangan kapasitas masyarakat deaa (PKMD) secara khusus memfokuskan perhatian pada pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional, tepatnya Tenaga Ahli pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk mendampingi Desa dan masyarakat desa, pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, tentu tidak akan bebas dari permasalahan, terutama terkait pada pemahaman regulasi dan implementasinya di lapangan. Mengantisipasi kesulitan tersebut, selain menyusun tata kelola pembinaan Tenaga Pendamping Profesional, Direktorat PMD merasa perlu juga untuk melakukan penyusunan regulasi teknis penanganan pengaduan masalah. Tujuannya tidak lain agar tenaga-tenaga pendamping, dan mitra kerjanya, baik itu pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki pedoman dasar yang sama, saat hendak menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

Pengawasan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengaduan-pengaduan terhadap masalah yang timbul pada saat proses berlangsung maupun setelah kegiatan berkahir. Pengaduan dapat berbentuk lisan ataupun tulisan yang ditunjukan kepada pelaku pelaku Unda undang desa disemua tingkatan yang ada, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun ditingkat pusat.

Untuk mendapatkan hasil terbaik, Kemendes PDTT mengundang 71 orang kompeten yang berasal dari unsur Ditjen PPMD, Ditektorat PMD, Seknas PMD, Tenaga ahli PPA KNPP, KNPPD, KNPKMD dan KPW serta perwakilan dari BPMPD Provinsi dan BPMPD Kabupaten/kota , serta perwakilan Bank Dunia. Workshop parallel ini dilaksanakan selama 4 hari, 26-30 September 2016 di hotel Best Western Premier the hive hotel Cawang Jakarta Timur.