Selasa, 11 April 2017

Jakarta - Dana desa tahun 2016 berhasil membangun sepanjang 66.884 Kilometer jalan desa, PAUD sebanyak 11.296 unit, dan Posyandu sebanyak 7.524 unit. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat menghadiri pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung Wantimpres Jakarta, Senin (10/4).

Selanjutnya, dana desa (2016) juga berhasil membangun jembatan sepanjang 511,9 Kilometer, pasar desa 1.819 unit, penahan tanah 38.184 unit, tambatan perahu 1.373 unit, air bersih 16.295 unit, sumur 14.034 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.296 unit, Polindes 3.133 unit, dan MCK 37.368 unit.

"Sekarang laporan dana desa yang masuk baru 91 persen, lagi-lagi karena konektifitas. Dari jumlah ini (hasil dana desa) masih bisa bertambah lagi karena laporan belum 100 persen. Mudah-mudahan dengan adanya konektifitas laporan dan data bisa tepat waktu," ujarnya.

Terkait hal tersebut ia mengatakan, telah diberikan aplikasi dari KPK untuk membantu mempermudah proses pelaporan. Selanjutnya, ia juga meminta KPK untuk mengawasi penggunaan dana desa.

"Laporan yang masuk ke Satgas (Satuan Tugas) dana desa sekitar 200. Setelah dimasukkan ke KPK, tidak sampai 50 yang jadi perkara," ujarnya.

Menteri Eko mengakui, tingginya jumlah dana desa memang berisiko terhadap adanya kasus korupsi. Namun ia juga menegaskan, bahwa  dana desa diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, Satgas, Kemenkeu, KPK, BPKP, NGO dan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa akan benar-benar terpantau. "Karena masalah tansparansi ini penting," ujarnya.