Kamis, 18 Mei 2017

Jakarta - Rapor akuntabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkat pesat dari nilai 53,98 tahun 2015 menjadi  60,95 di tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Didid Noordiatmoko.

"Artinya, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi semakin membaik. Jika tahun sebelumnya kami tidak bisa mendaftar kembali kinerja ini menggunakan anggaran yang mana, atau kalau uangnya dihabiskan sekian kinerjanya apa, ini tidak bisa kita lihat," ujarnya beberapa waktu lalu

Ia melanjutkan walaupun belum mencapai angka sempurna, arah kinerja sudah sejalan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). "Tentu membaik meskipun beberapa perbaikan harus tetap dilakukan," ujarnya.

Selanjutnya evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga meningkat cukup signifikan, yakni pada angka 50,60 tahun 2015 menjadi 63,79 di tahun 2016. Selain itu menurutnya, persepsi positif masyarakat terhadap kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga  meningkat.

"Sudah memperbaiki integeritas. Jadi reformasi bukan semata-mata untuk menyusun berbagai  dokumen. Tapi bagaimana perubahan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Arahnya ke sana, kinerja ini terkait bagaimana kesejahteraan masyarakat ini menjadi lebih baik," ujarnya.

Didid menjelaskan, pada pelaksanaa reformasi birokrasi, KemenPAN-RB tujuannya berkaitan dengan tiga hal, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. 

"Arahnya hanya tiga itu. Dengan demikian, apapun yang dilakukan harus mengarah pada tiga hal itu," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengaku bangga dan terharu, atas kerja keras dari semua pihak terutama pihak kementerian. "Walaupun belum sempurna tapi bisa berubah," ujarnya.

"Tugas yang diemban oleh kementerian adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia, agar hidup masyarakat menjadi lebih baik," tambahnya.