Kamis, 13 Juli 2017

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, masih banyaknya desa miskin di Indonesia disebabkan oleh tidak mampunya desa dalam memberikan lapangan kerja sesuai jumlah angkatan kerja. Akibatnya, banyak masyarakat desa tidak memiliki penghasilan.
 
"Yang kedua, 82 persen masyarakat desa aktifitasnya adalah pertanian. Sangat susah akses modal dan akses pasar. Susah akses modal karena masyarakat risk-nya (risiko) tinggi, akibat susah akses pasar. Akibatnya tidak bisa memberikan job (pekerjaan)," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/7).
 
Terkait hal tersebut menurutnya, pasar untuk produk hasil pertanian adalah sarana pasca panen. Namun ia menyadari masih sulitnya sarana pasca panen untuk masuk ke desa. Apalagi, desa yang tidak fokus pada produk pertanian tertentu, cenderung berganti-ganti jenis tanaman yang ditanam.

"Kenapa di desa sarana pasca panen tidak bisa masuk, karena banyak desa-desa itu tidak fokus dan akibatnya tidak ada economy of skill. Untuk mendapat sarana pasca panen, jarak tempuhnya (petani) jauh dan membutuhkan ongkos, selain itu cost tinggi, tapi harga jual rendah," ungkapnya.
 
Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) gencar melaksanakan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Model ini bertujuan untuk mengklasterisasi ekonomi desa. 
 
"Sehingga desa fokus pada produk tertentu, dan punya skill of economy. Kami juga mengundang bupati dan dunia usaha untuk menentukan produk unggulan di daerahnya. Model ke dua adalah embung. Embung ini fungsinya untuk pertanian," terangnya.
 
Ia melanjutkan, program ke tiga Kemendes PDTT adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes menjadi penting, karena menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, desa juga harus mandiri secara ekonomi. "Nah yang keempat adalah sarana olahraga. Karena desa-desa butuh hiburan," ujarnya.