Senin, 24 Juli 2017

Yogyakarta - Indonesia memiliki permasalahan kerawanan dan kerentanan pangan yang kompleks. Minimnya infrastruktur dasar, aksesibilitas, dan rendahnya sumberdaya manusia menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas ketersediaan pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merupakan salah satu unit kerja eksekutif yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah tertentu melalui Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan.

“Pelaksanaan bimbingan teknis utamanya untuk mendorong daerah-daerah yang berada dalam kondisi rawan pangan menjadi daerah yang tangguh dalam sektor pangan melalui mekanisme pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan produk berdaya saing, peningkatan produktivitas, dan pengembangan BUMDesa”, ujar Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Kemendes PDTT, Supriadi, di Yogyakarta, Rabu (19/7). 

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada 19-21 Juli 2017 di Yogyakarta. Kegiatan diikuti oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari 17 Kabupaten yang tersebar di 10 provinsi.

"Pelaksanaan bimtek ini kita arahkan juga untuk melihat beberapa bentuk keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat secara langsung," lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, para peserta bimtek akan melakukan studi banding ke Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman, Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) Universitas Gajah Mada, dan BUMDesa Tirta Mandiri Umbul Ponggok Klaten sebagai sebagai contoh keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat. (hl/chm)