Jumat, 03 Nopember 2017

SUBANG - Dalam upaya mencegah penyimpangan dana desa, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) dan Polres Subang menandatangani nota kesepahaman terkait Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan dana desa. MoU merupakan tindaklanjut kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Polri itu diarahkan lebih kepencegahan sehingga penggunaan dana desa lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penandatanganan MoU dilakukan Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Kapolres Muhammad Joni di halaman kantor Pemkab Subang pada Jumat (3/11/17). Hadir saat penandatanganan Forkopimda Subang serta para pejabat Polres Subang, Kepala OPD, camat se-Kab. Subang, para Kapolsek, para Kepala Desa dan para Babinkamtibnas.

"Terima kasih kepada Ibu Bupati Subang, sehingga bisa dilaksanakan MoU, ini menunjukan tekad pemerintahan supaya anggaran bisa digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran di mulai dari tingkat desa," kata Kapolres.

Dia mengatakan pengawasan dana desa perlu dilakukan tujuannnya untuk kebaikan bersama. Dana desa bisa digunakan lebih efektif dan efisien. Nantinya diharapkan ditingkat desa bisa terbangun sinergi, pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

"Melalui MoU ini diharapkan kegiatan bisa terlaksana, tatakelola dan pelaksanaan kegiatan bersih dimulai dari desa sampai tingkat pemerintah kabupaten," ujarnya.

Dikatakannya dengan pengawasan, dana desa bisa dilaksanakan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu stakeholder yang ada di desa harus bisa bersinergi, bersama-sama membangun desa.

"Kerjasama bertujuan melakukan pencegahan , pembinaan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel," ujarnya.

Bupati Subang menyampaikan melalui kerjasama sinergis diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Itu juga sekaligus menindaklanjuti kerjasama Kemendes PDTT dengan Polri.

"Jadi Kades tak perlu khawatir saat menggunakan dana desa, selama dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Imas menjelaskan maksud dan tujuan Mou yaitu sebagai pendoman pencegahan penanganan dana desa, dengan pendatanganan nota kesepahaman ini diharapkan penggunaan dana desa bisa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. Penanganannya menyeluruh di tingkat pusat, kabupaten, kecamatan dan desa. MoU diarahkan ke pencegahan, lebih banyak proses pembinaan, sehingga proses pelaksanaannya sesuai prosedur yang berlaku.

"Dengan nota kesepahaman ini, apabila ada kendala sebaiknya di koordinasikan dengan kepolisian bisa dilakukan sehingga dicari dan dibahas jalan keluarnya," ujarnya