Gelar Sarasehan Pengawasan, Kemendes PDTT Perkuat Komitmen Pencegahan Gratifikasi

  Kamis, 07 Desember 2017

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)memperkuat pemahaman pencegahan gratifikasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT.Penguatan pemahaman tersebut ditujukan untuk membangun budaya bersih dan berintegritas.

“Gratifikasi masuk dalam kelompok besar tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja. Perlu ada sikap jujur dan mentalitas anti korupsi,” tegas Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, dalam naskah sambutan pada acara Sarasehan Pengawasan, di Jakarta, Rabu (6/12).

Penguatan pemahaman tersebut diwujudkan dalam kegiatan Sarasehan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT. Sarasehan dengan tema “Pengendalian Gratifikasi dalam Upaya Membangun Budaya Bersih dan Berintegritas” menghadirkan sejumlah narasumber kompeten untuk memberikan kedalaman pemahaman tentang pengendalian gratifikasi. Narasumber tersebut yakni Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf, dan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. 

“Penguatan pengawasan adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, sejumlah perbaikan telah dilakukan di internal kementerian untuk terus meningkatkan performa kinerja organisasi,” sambung Menteri Eko.

Inspektur Jenderal Kemendes PDTT, Ansar Husen, mengatakan nilai-nilai APIK (Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan) harus tertanam dan menjadi pedoman bagi setiap perilaku pegawai di lingkungan Kemendes PDTT. Dalam nilai APIK tersebut, lanjutnya, terdapat unsur integritas yang mempunyai arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

“Untuk semakin menanamkan nilai integritas tersebut, dalam sarasehan ini juga akan ada penandatanganan komitmen bersama pengendalian gratifikasi. Komitmen ini harus dijalani seluruh pejabat Eselon I, II, III, dan para auditor di lingkungan Kemendes PDTT,” ujar Ansar.

Dari segi peraturan, Kemendes PDTT telah menerbitkan peraturan tentang gratifikasi dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selain itu, Itjen juga telah melaksanakan Whistleblowing System (WBS) dan penanganan pengaduan serta pembangunan Zona Integritas. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

“Kami komitmen mewujudkan gerakan Berani Tegas Demi Integritas. Kami juga tegas mengkampanyekan Tolak Gratifikasi! di lingkungan Kemendes PDTT,” tegas Ansar.