Indonesia-Malaysia Bentuk Task Force Pembangunan Perbatasan

  Senin, 15 Januari 2018

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan kerjasama bilateral dalam pembangunan kawasan perdesaan. Terbaru Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia bersepakat membentuk task force bersama untuk  mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut.
 
“Kami bersepakat untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antar dua negara terutama pembangunan di kawasan perbatasan baik terkait upaya meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan maupun pengembangan kapasitas SDM-nya. Nanti akan ada task force bersama agar kerjasama tersebut bisa segera terealisasi di lapangan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat menerima kunjungan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob, di kantor Kemendesa PDTT, Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018). 
 
Kunjungan Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob ini merupakan kunjungan balasan setelah Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo melakukan muhibah ke Malaysia beberapa waktu lalu. Ikut dalam rombongan Dato Sri Ismail Sabri, beberapa pejabat dan pengusaha Malaysia. Ikut mendampingi Menteri Eko menerima rombongan Dato Sri Ismail, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT Anwar Sanusi beserta jajaran eselon I Kemendesa PDTT. 
 
Eko menjelaskan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia akan fokus pada pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Nantinya di desa-desa di wilayah perbatasan kedua negara akan dikembangkan berbagai produk unggulan yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing.  Desa-desa perbatasan di wilayah Indonesia misalnya akan mengembangkan berbagai komiditi unggulan seperti Jagung dan Karet. 
 
“Di kawasan-kawasan tersebut kita arahkan untuk mengembangkan satu produk unggulan sehingga mempunyai skala ekonomi besar. Hasil dari pengembangan produk unggulan tersebut kami arahkan untuk bisa diserap langsung oleh pasar Malaysia. Pada saat bersamaan,produk-produk dari desa di Malaysia dengan berkembangnya ekonomi perdesaan di Malaysia,  juga bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.
 
Dia mengungkapkan peluang pengembangan komoditi unggulan di kawasan perbatasan masih terbuka luas. Apalagi saat ini ada program reforma agraria dari Presiden Joko Widodo sehingga ketersediaan lahan untuk mengembangkan produk unggulan tidak menjadi masalah. 
 
“Di Kalimantan Tengah akan buka 600ribu hektar lahan baru, begitu juga daerah Kalimantan lainnya yang berbatasan dengan Malaysia. Kita tanami komoditi tertentu sehingga mempunyai skala ekonomi besar,” ujarnya. 
 
Menteri Eko mendorong keterlibatan pengusaha dari kedua negara didorong untuk menanamkan investasinya di kawasan perbatasan sehingga roda perekonomian di kawasan tersebut bisa melaju dengan kencang. Para investor bisa terlibat dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) dengan menyediakan sarana pascapanen sehingga ada jaminan pasar saat masa panen.  
 
“Kita undang pengusaha-pengusaha  Malaysia untuk kerjasama dengan model pasca panen di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Kami berharap masuknya investor ini bisa mempercepat laju perekonomian di kawasan perbatasan,” katanya. 
 
Selain berupaya mempercepat dan memperbesar skala ekonomi kawasan perbatasan, kata Eko, kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa-desa di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan adanya kesepakatan untuk mengirimkan kepala-kepala desa dari kedua negara untuk melakukan studi banding. 
 
“ Pertama, dari Malaysia akan mengirim kepala desa  ke Indonesia, begitu juga dari Indonesia mengirim kepala desanya ke Malaysia untuk belajar. Kami juga akan terus belajar terhadap keberhasilan Malaysia dalam mengelola kawasan transmigrasi melalui FELDA dan FELCRA,” ujarnya. 
 
Sementara itu, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob, mengapresiasi program-program percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang saat ini dilakukan Kemendes PDTT. Menurutnya berbagai program seperti alokasi dana desa, program unggulan kawasan perdesaan (Prukades) hingga Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) telah memberikan banyak manfaat bagi warga desa di seluruh Indonesia. 
 
“Kemendes PDTT ini memiliki program – program  yang memberikan benefit pada penduduk desa di seluruh Indonesia, salah satunya dengan program dana desanya. Tadi saya melihat bagaimana dari program itu sudah banyak capaian dalam pembangunan perekonomian di perdesaan melalui BUMDesnya,” katanya. 
 
Selain itu, ia mendukung kerjasma dalam pertukaran kepala desa. Senada dengan peningkatan sumberdaya perangkat desa, untuk kepala desa akan ada pelatihan bagaimana memanage administrasi desa, dan memanage keuangan desa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan income penduduk desa dan keusahawanan di desa, pemberdayaan dari segi keuangan untuk mengurus desa. 
 
“Akan exchange pegawai juga untuk mempelajari banyak dari Kemendes PDTT, dari segi kepala desa dan komite kita boleh bertukar-tukar, terutama kepala desa dari Malaysia untuk datang mempelajari apa yang belum di Malaysia,” tambahnya.
 
Dia menyebutkan jika dalam waktu dekat task force kerjasama pembangunan kawasan perdesaan antar kedua negara akan seger dibentuk. Dengan demikian berbagai point kerja sama termasuk pengembangan produk unggulan bisa segera dilaksanakan. 
 
“Dalam membangun kawasan perbatasan, kita akan segera bentuk joint committee Kemendes PDTT dan Kementerian  KLBM Malaysia, akan bersama-sama wujudkan joint committee untuk bangun masyarakat desa di kawasan perbatasan Malaysia dan Indonesia, contohnya membangun desa-desa perbatasan seperti di Serawak, mengembangkan produk kelapa sawit dan getah karet,” ujarnya.