Mendes PDTT: Proyek Dari Dana Desa Masih Gunakan Kontraktor, Berurusan Dengan Hukum

  Jumat, 09 Februari 2018

PADANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengingatkan kepada seluruh Wali Nagari (Kepala Desa) di Sumatera Barat untuk wajib menggunakan dana desa secara swakelola atau padat karya.

"Uang yang masuk ke desa, harus berputar di desa. Karena itu, setiap pekerjaan proyek yang berasal dari dana desa wajib dikerjakan secara swakelola dan tidak boleh menggunakan kontraktor," kata Eko Putro Sandjojo kepada seluruh Wali Nagari di Hotel Kyriad Padang, Sumatera Barat pada Kamis (8/2).

Menurutnya, semua pekerjaan proyek seperti pembangunan infrastruktur di desa dengan tidak menggunakan kontraktor akan menambah pendapatan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian di desa.

"Karena yang bekerja itu adalah para pekerja yang berasal dari masyarakat desa dan bahan bakunya pun di beli desa itu sendiri. Sehingga, perputaran uang di desa bisa terus berputar. Kecuali, bahan bakunya tidak ada di desa tersebut," katanya.

Diakuinya, bahwa dimasa lalu penggunaan dana desa masih menggunakan kontraktor karena terbentur dengan sejumlah aturan yang mewajibkan bahwa dalam setiap proyek diatas Rp 200 juta wajib menggunakan kontraktor.

"Namun, aturan tersebut sudah diubah. Untuk proyek yang berasal dari dana desa wajib swakelola. Tidak boleh gunakan kontraktor. Kalau gunakan Kontraktor akan berurusan dengan penegak hukum," tambahnya.

Bukan hanya swakelola saja, dana desa tersebut wajib digunakan untuk membayar upah dari setiap proyek yang berasal dari dana desa sebesar 30 persen.

"Sehingga masyarakat bisa memperolah pendapatan karena dibayarkan secara harian atau maksimal mingguan. Sehingga masyarakat bisa lebih cepat membelanjakannya. Diharapkan perputaran ekonomi di desa bisa terlihat dan terus bertambah," pungkasnya.