Layanan Pengaduan Menjadi Jantung Kementerian

  Rabu, 21 Februari 2018

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi berharap ke depan Layanan Pengaduan akan menjadi jantung dari kementerian.

“Nanti ruang kendali akan bisa memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen kementerian. Layanan pengaduan akan membangun sistem Quick Wins, suatu system yang tidak rumit yang akan memberikan kejelasan alur bagi penanya atau pengadu, sampai dimana permsalahan yang mereka sampaikan itu ditangani dengan cepat dan akurat oleh kementerian.” Hal tersebut dikatakan Sekjen Kemendes PDTT saat membuka acara Sosialisasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Layanan Pengaduan, Rabu (21/2) di Jakarta.

Dengan demikian Kemendes PDTT akan menjadi kementerian yang responsif  dan akurat dalam melayani pengaduan masyarakat.

“Layanan Pengaduan bukan semata intsrumentatif atau hiasan organisasi, tetapi memiliki fungsi atau kemanfaatan yang dibutuhkan untuk mengawal setiap tugas yang kita laksanakan dengan baik. Semoga satu tahun ini bisa diwujudkan,” katanya.

Menanggapi harapan Sekjen, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan akan segera menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan bagian terkait di kementerian dan mempersiapkan SDM yang andal. Layanan pengaduan ini juga merupakan satu upaya preventif dalam pengelolaan dana desa yang rawan penyelewengan.

“Pendekatan yang kita lakukan adalah lebih baik mencegah daripada menindak,” katanya.

Layanan pengaduan di kementerian ini telah berjalan selama tiga tahun. Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) Erlin Chaerlinatun memaparkan bahwa selama 2017, yaitu sejak Januari – Desember 2017, Layanan Pengaduan Kemendes PDTT menerima total 9.462 aspirasi/pertanyaan/aduan yang disampaikan melalui enam kanal resmi yaitu PPID sebanyak 9 aduan. Masyarakat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, keluhan, atau pun laporan dengan mendatangi loket PPID yang berada di depan Ruang Humas Kantor Kemendes PDTT di lantai 1 Gedung Utama, dengan mengisi formulir yang disediakan dan serta membawa dokumen yang diperlukan; kanal berikutnya adalah melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 618 aduan. 

“Kanal LAPOR! ini diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan kini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN),” jelas Erlin.

Layanan pengaduan yang terpopuler adalah melalui aplikasi Short Messenger Services (SMS) yaitu sebanyak 5.582 SMS; Call Center 1500040 sebanyak 1.725 telepon; Facebook Kemendesa1 sebanyak 1.038 status dan Twitter Kemendes PDTT @KemenDesa sebanyak 490 cuitan.

Dari total jumlah aspirasi/pertanyaan/aduan yang diterima tersebut telah dipilah sesuai dengan materi yang yang terkait dengan unit kerja eselon 1 (UKE-1) yaitu Ditjen PPMD masih menempati peringkat 1  dengan angka 7.432 aspirasi/pertanyaan/aduan, Peringkat kedua adalah Setjen dengan angka 1.908 aspirasi/pertanyaan/aduan; ketiga adalah Ditjen PKP2T dengan 39 aspirasi/pertanyaan/aduan; keempat adalah Ditjen PKT dengan 34 aspirasi/pertanyaan/aduan; kelima adalah Ditjen PKP dengan 23 aspirasi/pertanyaan/aduan; keenam adalah PDT dengan 19 aspirasi/pertanyaan/aduan; dengan 19 aspirasi/pertanyaan/aduan; ketujuh adalah Balilatfo dengan 6 aspirasi/pertanyaan/aduan. Sedangkan untuk PDTU dan Itjen tidak ada aspirasi/pertanyaan/aduan atau nol.

Sedangkan issue interest yang menarik minta masyarakat dibagi lagi  menjadi dua yaitu terkait dana desa dan non dana desa. Untuk aspirasi/pertanyaan/aduan terkait dana desa total sebanyak 6.824 aspirasi/pertanyaan/aduan yang dibagi lagi menjadi empat issu interest yaitu mekanisme pencairan dana desa sebanyak 248 aspirasi/pertanyaan/aduan; pengelolaan dan penggunaan dana desa sebanyak 1.551 aspirasi/pertanyaan/aduan; penyalahgunaan (indikasi korupsi) sebanyak 5.003 aspirasi/pertanyaan/aduan; dan pungli dari oknum sebanyak 22 aspirasi/pertanyaan/aduan.

Sedangkan issue interest non dana desa terdapat 2.638 yang dibagi lagi menjadi 3 kelompok terkait UKE-1. Yaitu yang pertama adalah PPMD dan PKP menyangkut pendamping Desa sebanyak 600 pertanyaan, tentang Program Desa sebanyak 22 pertanyaan, dan tentang Program Inovasi Desa (PID) sebanyak 6 pertanyaan.

Kedua adalah Kelompok Setjen, Itjen, PDT, PDTU, dan Balilatfo. Pertanyaan seputar Informasi Umum sebanyak 1.680 pertanyaan, tentang ADD sebanyak 232 pertanyaan, tentang Permohonan Bantuan Kapal, Listrik, dan Air Bersih sebanyak 10 pertanyaan, Bantuan Perbaikan Jalan 10 permohonan, Ketahanan Konflik sebanyak 1 pertanyaan, Permohonan Data 4, Informasi Website sebanyak 2 pertanyaan, dan Informasi Desa Online & Ruang Desa sebanyak 2 pertanyaan.

Kelompok ketiga adalah PKT dan PKP2T, pertanyaan dikelompokkan lagi menjadi empat tema yaitu mengenai Sertifikasi Lahan 17 pertanyaan; Info Lokasi Transmigrasi & UPT 13 pertanyaan; Info Persyaratan Transmigrasi 10 pertanyaan; dan Info Bantuan Transmigrasi 33 pertanyaan.

Masyarakat kini sudah mulai menunjukkan minat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa, hal itu terlihat dari naiknya angka aspirasi, pertanyaan/aduan yang masuk melalui Layanan Pengaduan di Kemendes PDTT. Untuk itu Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas yang cukup berat sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan di kementerian ini. Monitoring dan evalusi ini menjadi salah satu upaya pertanggungjawaban bagian IPP dalam mengelola Call Center yang menjadi salah satu tugas dan fungsinya.(*)