Hadirkan Layanan Publik Berkualitas, Kemendes PDTT Terus Perbaiki Sistem Informasi

  Rabu, 26 September 2018

JAKARTA – Sebagai upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia khususnya dalam pengelolaan layanan informasi publik. Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan pada Biro Humas dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan workshop “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Desa, PDTT dan Daftar Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).”

Acara dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Humas dan Kerjasama Bonivasius Prasetya Ichtiarto dan menghadirkan pembicara Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Soekartono.

Dalam hal pelayanan informasi publik, Karo Humas Bonivasius mengatakan kementerian sudah membuka berbagai kanal pengaduan baik melalui sosmed seperti twitter dan facebook, hingga telepon dan sms. “Kanal-kanal tersebut bertujuan untuk mendekatkan antara kementerian dengan masyarakat, yaitu akses informasi, bertanya, sampai pengaduan,” katanya saat membuka acara tersebut di Jakarta, Rabu (26/9).

Dia menegaskan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia ini merupakan kegiatan yang sangat baik sebagai tambahan pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ia juga menyampaikan di tahun 2018 ini, kementerian yang baru memasuki tahun keempat ini terus membenahi pelayanan informasi. “Tahun 2018 ini kami mencoba betul-betul secara formal menghadirkan penampilan fisik, kami sudah membuat satu ruangan khusus di lantai satu Gedung Utama Kemendes PDTT di Kalibata,” ungkapnya.

Adapun sistem pelayanan, kementerian juga terus meng-update sesuai perkembangan teknologi. “Kami sedang membuat e-complain,” ujarnya.

Diharapkan dengan terus dikembangkannya layanan pengaduan di Kemendes PDTT, maka informasi yang disediakan akan dapat diakses oleh masyarakat dan ditampilkan dengan terbuka dan transparan, terkait program kementerian juga pencapaian kementerian. “Ini juga sebagai kewajiban kita dan tanggungjawab kepada masyarakat. Kanal-kanal tersebut ada di web, yang ruang besarnya ada di website di kementerian.”

Adapun tujuan acara tersebut, dalam laporannya Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan Arief Kurniawan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan akan dilakukan penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Daftar Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat.  Perlu dilakukan pembenahan pada internal PPID serta penyampaian informasi publik yang diklasifikasikan. Setiap Daftar  Informasi Publik yang dimiliki oleh Kementerian / Lembaga ini nantinya akan diserahkan dan disahkan oleh Komisi Informasi Publik.

“Dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia  terkait penilaian PPID dan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Kemendes PDTT, diharapkan terbentuknya struktur organisasi PPID di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT dan Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Desa, PDTT yang akan ditampilkam pada website PPID http://ppid.kemendesa.go.id,” paparnya. 

Dalam paparannya, Soekartono menjelaskan tujuan keterbukaan informasi public ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara, mendorong partisipasi, meningkatkan peran aktif masyarakat, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih (Good and Clean Government).

Dengan demikian kegiatan ini akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.(*)