Tingkatkan Pengetahuan dan Potensi Bisnis, Kemendes PDTT Gelar Pelatihan Pengelolaan Usaha Irigasi T

  Sabtu, 06 Oktober 2018

YOGYAKARTA – Dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional, salah satu aspek penting adalah pengelolaan jaringan irigasi tersier di desa. Irigasi tersier berperan besar untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas pertanian. Meski demikian masih terdapat sejumlah persoalan. Data Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, 55% jaringan irigasi di Indonesia belum berfungsi dengan baik. Selain itu desa masih kebingungan terkait dengan pola pengelolaan irigasi tersier yang baik dan benar.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas) dan Australian Indonesian Partnership – Tertiary Irrigation Technical Assistance (AIP-TIRTA) bekerjama untuk menyelenggarakan  pelatihan pengelolaan usaha irigasi tersier. Pelatihan angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 2-6 Oktober 2018 di Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi menungkapkan, pelatihan tersebut nantinya perlu segera diterapkan agar tampak hasil nyata di lapangan. Selain itu, para peserta juga tentu mendapatkan wawasan baru mengenai pengelolaan usaha irigasi tersier.

“Kami berharap modul pelatihan pengelolaan usaha irigasi tersier dapat segera diimplementasikan sehingga bisa memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku,” tutur Anwar di Yogyakarta, Sabtu lalu.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas) Kemendes PDTT, Helmiati mengatakan, pelatihan yang dikembangkan memiliki proporsi 20% di kelas dan 80% di lapangan. TIRTA juga menggandeng Syncore untuk mengembangkan modul pelatihan dan media pembelajaran yang interaktif, baik menggunakan video maupun simulasi.

“Target yang disasar adalah lembaga-lembaga desa yang biasanya dipercaya untuk mengelola usaha irigasi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Kedua lembaga tersebut memiliki potensi besar untuk mengelola usaha irigasi tersier,” tutur Helmiati.

Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus BUMDes, HIPPA, dan Perangkat Desa dari 16 desa di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dilewati aliran Sungai Bengawan Solo. Hal tersebut merupakan keuntungan besar bagi Bojonegoro untuk mengembankan usaha irigasi tersier. Terlebih, Bojonegoro merupakan salah satu daerah lumbung padi di Jawa Timur. Bahkan, salah satu desa di Bojonegoro berhasil meraih omzet sebesar Rp 1,6 milyar per musim tanam dalam mengelola usaha irigasi tersier.

“Pelatihan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi). Para peserta diharapkan menjadi subjek dan berperan aktif kreatif selama pelatihan. Pelatihan ini berupaya memberikan metodologi dan langkah-langkah, yang selanjutnya bisa diterapkan sesuai konteks masing-masing desa. Materi pelatihan ini juga akan dimasukkan ke dalam Akademi Desa 4.0 sehingga seluruh masyarakat dapat mengaksesnya,” sambung Helmiati.

Sementara itu, perwakilan dari TIRTA, Danag Ariawan mengatakan, pelatihan ini memberi efek yang signifikan pada sektor irigasi. Sejumlah pihak pun tertarik untuk bekerjasama mengembangkan pola tersebut.

“Beberapa pihak tertarik dengan model pelatihan yang saat ini diterapkan. Setidaknya ada lima kementerian tertarik mengembangkan model pelatihan ini agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ungkap Danang.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan upaya untuk menjadikan usaha irigasi tersier sebagai salah satu usaha di desa. Upaya tersebut perlu dimulai dari persamaan persepsi dan pola pikir dan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas, baik secara teknis operasional maupun kelembagaan serta manajerial pengelolaan usaha irigasi tersier.