HAPUS KEMISKINAN EKSTREM, KEMENDES DORONG UPK EKS PNPM-MPd BULUNGAN GENJOT TRANFORMASI

  Kamis, 11 Agustus 2022

BULUNGAN - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen PEI DDTT) Harlina Sulistyorini mendorong percepatan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem. 
 
Hal tersebut diungkapkan pada saat rangkaian kunjungannya ke Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis (11/08/22).
 
Dirjen Harlina menjelaskan, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pihaknya menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 
"Baru saja saya mengeluarkan SE terkait Inpres Nomor 4 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem terkait pada tugas Kemendes PDTT untuk membina dan menggerakkan BUM Desa/BUM Desa bersama pengelola (Dana Bergulir Masyarakat (DBM) untuk memprioritaskan perguliran kepada masyarakat miskin produktif serta pengembangan unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani. Ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung solusi itu," ujarnya saat melakukan audiensi dengan Pengurus UPK eks PNPM-MPd se Kabupaten Bulungan.
 
Harlina menambahkan, dari data yang ada, saat ini progres verifikasi pendaftaran nama dan badan hukum BUM Desa bersama lkd (eks UPK) untuk Kab. Bulungan belum terbit badan hukumnya, kendati begitu sudah ada proses mendaftar. Dalam upaya tersebut, diharapkan pengurus UPK yang belum melakukan transformasi untuk segara  melaksanakan transformasi. 
 
"Kita sudah melakukan pendampingan virtual dan secara fisik melakukan rakortek per wilayah dalam upaya percepatan proses transformasi UPK eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama. Dan untuk kolaborasi unit usaha pengembangan BUM Desa kami sudah fasilitasi kerjasama dengan CSR. Misalnya di Bulungan ini, perusahan tambang yang belum CSR ke BUM Desa kita bantu melakukan pendampingan dari mulai perencanaan, akses permodalan hingga pemasaran.
 
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Bulungan, Sarwani mengatakan sebagaimana pasal 73 PP 11 bahwa UPK eks PNPM-MPd harus transformasi menjadi BUM Desa bersama.
 
Menurutnya  ini merupakan upaya  bahwa program pemerintah kabupaten, pemerintah daerah dan pemerintah pusat in-line. 
 
"Sejalan dengan transformasi yang merupakan bagian yang sinergi dengan program pemerintah kabupaten Bulungan, dari 15 program salah satunya ketahanan pangan, kehadiran BUM Desa sangat strategis sebagai eksekutor dan kolaborator, satu desa satu produk, BUM Desa menjadi wadah menampung potensi produk" imbuhnya.
 
Harapannya kepada 72 desa yang ada di Bulungan dapat melaksanakan amanah PP 11, dan berharao dukungan para camat untuk dapat melaksanakan amanah PP 11,  khususnya juga kepada pengurus UPK yang ada di kabupaten Bulungan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
Sebagai informasi, di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 360 BUM Desa, 15 BUM Desa bersama, 35 UPK.
 
Kadis PMD Bulungan Mahmudin menjelaskan di Bulungan terdapat 10 UPK, yang aktif 8 UPK. Untuk 2 UPK yang tidak aktif akan dilakukan tim pemulihan. 8 UPK dalam posisi sehat tapi pengelolaannya belum stabil, antara pendapatan dan pengeluaran seimbang, jadi belum memberikan keuntungan yang signifikan. 
 
"Per 31 Desember 2021 aset produktif yang ada berkisar 23 Milyar. Namun masih ada beberapa kendala, pertama, kepengurusan tidak aktif. Kedua, dengan adanya penambahan pemasukan mereka menambah tenaga sehingga tidak berkembang. Ketiga, awalnya banyak UPK yang sehat, namun dengan pandemi kemarin, pengembalian kredit disetop jadi mengalami pelambatan," pungkas Mahmudin.
 
Kegiatan Audiensi  turut dihadiri oleh Bupati Bulungan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan, Perwakilan Camat, Perwakilan Kepala Desa, Perwakilan BUM Desa dan Tenaga Profesional Pendamping Desa Kabupaten Bulungan dan  perwakilan 8 Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) se Kab. Bulungan; UPK Kec. Tanjung Selor, UPK Kec. Tanjung Palas, UPK Kec. Tanjung Palas Timur, UPK Kec. Tanjung Palas Tengah, UPK Kec. Tanjung Palas Utara, UPK Kec. Peso, UPK Kec. Sekatak, UPK Kec. Bunyu.
 
Teks: Meli/Kemendes PDTT 
Foto: Aninda/Kemendes PDTT