Selasa, 14 Maret 2023

KERINCI - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pemanfaatan hutan.

Salah satunya sebagai ruang penyangga lingkungan dengan tetap memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Wamendes Budi Arie menilai hutan dapat digunakan untuk mendukung kreatifitas warga dalam menunjang ekonomi di desa setempat.

Tentu saja hal ini harus memanfaatkan kolaborasi seluruh pihak mulai pemerintah pusat hingga ke level desa.

"Sebagai bagian dari reforma agrarian, perhutanan sosial menyediakan lahan yang dibutuhkan petani, namun jelas harus tetap menjalankan protokol perlindungan hutan. Fungsi hutan tidak boleh hilang. Baik sebagai penyangga lingkungan atau apapun. Tapi hutan bisa digunakan sebagai daya dukung dan kreatif dalam ekonomi," katanya saat membuka acara Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci dan Workshop Nasional bertajuk Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Serta Para Pihak dalam Mendukung Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Nasional di Kabupaten Kerinci, Selasa (14/3/2023).

Kabupaten Kerinci memiliki 11.000 hektare lahan perhutanan sosial di 22 desa. Dengan simulasi angka atas jumlah tersebut, Wamendes Budi Arie memperkirakan sedikitnya ada 2.200 keluarga yang dapat diangkat kesejahteraannya dengan pemanfaatan perhutanan sosial ini.

"Di Kabupaten Kerinci ini ada 11 Ribu hektare mencakup 22 desa. Berarti 1 desa kurang lebih 500 hektar perhutanan sosial. Kalau ada 500 hektar setiap desa di mana 1 keluarga 5 hektar berarti 1 desa ada 500 keluarga kali 22 desa berarti ada 2.200 keluarga di Kabupaten Kerinci yang bisa meningkat kesejahteraan warganya," ujar Wamendes Budi Arie.

Kemendes PDTT juga mengarahkan model perhutanan sosial secara khusus. Salah satunya bahwa BUM Desa bisa menjadi lembaga aggregator untuk menjalankan perdagangan karbon hingga mendapatkan mikro.

Selain itu, prioritas pemanfaatan dana desa juga dapat dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung perhutanan sosial, termasuk penyertaan modal kepada BUM Desa.

"Saya menegaskan, dana desa dapat digunakan untuk memperkuat BUM Desa dan perhutanan sosial. Tujuannya agar kesejahteraan warga desa di dalam dan sekitar hutan segera meningkat," tegas Wamendes Budi Arie.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Jambi Abdullah Sani optimis segala program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dapat terwujud. Selain itu, ia ingin seluruh pihak terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Ekonomi akan maju karena di lokasi itu insya Allah akan tumbuh berkembang dengan kelestarian lingkungan yang tetap terjaga. Komoditas mayoritas adalah kopi, madu, aren yang semoga terus maju," terangnya.

"Kita sepakat untuk mewujudkan semua program ini kita tentu tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota juga sinergi dengan pemerintah desa. Perlu sinergi dan kolaborasi antara semua OPD terkait," imbuh Abdullah Sani.

Workshop nasional tersebut dihadiri 285 kepala desa. Hadir pula Bupati Kerinci Adirozal, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian LHK Sabda, Direktur Pelayanan Investasi Kementerian Desa PDTT Supriadi, Direktur Warsi Adi Junaidi, Ketua ADKI Fikri El Aziz, dan para pendamping desa.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT
Teks: Ria/Humas Kemendes PDTT