Daerah bakal Meraih Insentif Bila Mampu Naikkan IPM

  Selasa, 04 Nopember 2008

Kesra-- Pemerintah akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai 2009. Insentif yang diberikan nantinya dalam bentuk kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). 

''''''''Ada dua indikatornya kenapa daerah dapat insentif. Pertama IPM termasuk dalam itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan. Yang kedua, kenaikan PAD dari tax ratio. Insentif nantinya dalam bentuk DAU,'''''''' kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo seusai seminar Perkuatan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Mengantisipasi Krisis Finansial Global di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin kemarin(3/11).

Ia mengatakan, jika IPM dan tax ratio naik, pemerintah akan mengaitkan kedua hal itu dengan Indeks Kemahalan Konsumsi (IKK) untuk menentukan formula DAU. Karena  setiap IKK masing-masing daerah berbeda. ''''''''Seperti Aceh dan Yogyakarta, itu kan beda,'''''''' ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Namun, saat ini pemerintah belum membahas bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan reward dan punishment diberikan sebagai apresiasi bagi daerah yang berhasil menekan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

''''''''Kita berikan apreasiasi agar daerah ikut mengantisipasi krisis keuangan global dengan menjaga daya beli masyarakat dan membangun perekonomian domestik. Yang paling penting adalah investasi untuk pertanian, kelautan, yang punya potensi cukup besar untuk dikelola. Karena itu, Presiden sudah instruksikan, agar kita memberikan apresiasi untuk daerah yang bisa tekan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan,'''''''' katanya.

Mardiasmo menambahkan, kebijakan tersebut bertujuan memacu daerah untuk bersiap menghadapi naik turunnya transfer dana ke daerah. Pasalnya, hingga kini besaran transfer dana ke daerah selalu berubah seiring fluktuasi harga minyak dunia. ''''''''Daerah harus siap mengelola keuangan yang bisa naik dan bisa turun,'''''''' tegasnya.

Sementara itu, terkait penyaluran dana perimbangan, Mardiasmo melanjutkan, pemerintah sangat fokus pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah telah menyiapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang monitoring dan evaluasi penggunaan DAK. ''''''''SEB itu sudah selesai, sudah ke menkeu,nanti ditandatangani Menkeu, Kepala Bappenas, dan Mendagri,'''''''' ujarnya.

Penyerapan DAK tahun 2008, kata Mardiasmo, terbilang lamban. DAK yang disalurkan dalam empat tahap tersebut baru diserap 53,94%. Dari pagu anggaran DAK sebesar Rp 21,2 triliun, realisasi penyaluran hanya Rp 11,43 triliun per 3 November 2008.

''''''''Sisa yang belum disalurkan ke daerah Rp 9,7 triliun. Kami sudah berusaha jemput bola. Kalau sampai akhir Desember proyek belum selesai, DAK akan hangus,'''''''' tegasnya.
(mo/hr)

Inpuit: kml